Rutan Balikpapan Ikuti Diskusi Daring Opini Tentang Opini Pemenuhan Hak WBP Dalam Mendapatkan Pembinaan Kesehatan Mental

Balikpapan - Kepala Rutan Kelas IIB Balikpapan dalam hal ini diwakili oleh Kasubsi Pengelolaan (Ibu Suyatmirah) beserta staf turut hadir secara virtual dalam kegiatan OPINI KEBIJAKAN dengan tema “Pemenuhan Hak WBP Dalam Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Mental di UPT Pemasyarakatan”. Kamis, (06/07/2023).

Dengan mengambil tema mengenai pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam pelayanan kesehatan mental, Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, Rakhmat Renaldy, selaku tuan rumah kegiatan OPINI KEBIJAKAN kali ini berharap kegiatan tersebut dapat melahirkan rekomendasi yang dapat mengintervensi kebijakan agar menjadi lebih baik lagi, khususnya dalam menjamin hak WBP dalam mendapatkan pelayanan kesehatan mental.

Baca juga: Plt Kalapas Karanganyar Hadiri Pembukaan Pelatihan Pembinaan Kemandirian Tahap 3 Untuk WBP Lapas Permisan Nusakambangan

Terlebih dengan kehadiran para peserta kegiatan yang berasal dari berbagai entitas, ia berharap melalui kegiatan hari ini dapat mengukur dan melihat sejauh mana pelayanan kesehatan mental yang telah disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

"Apalagi para peserta berasal dari berbagai entitas, ada yang akademisi, mahasiswa, LSM, pegawai pemerintah, dan masyarakat umum. Tentunya dari kegiatan ini kita dapat mengukur dan melihat sejauh mana pelayanan kesehatan mental yang telah diberikan, ” ujar Rakhmat.

Baca juga: Mendikbudristek RI Resmi Lantik Nyoman Abdi Sebagai Direktur PNB Periode 2022 - 2026

Bersamaan dengan itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Ambeg Paramarta, menyampaikan agar pemanfaatan hasil analisis kebijakan yang telah dilakukan harus disosialisasikan kepada pemangku kepentingan agar dimanfaatkan sebagai bahan dan data dukung dalam perumusan kebijakan. Ia juga berharap kegiatan ini dapat menambah pengetahuan para peserta yang hadir terkait dengan pemenuhan hak WBP dalam mendapatkan pelayanan kesehatan mental.

"Semoga, kegiatan ini menambah khasanah keilmuan kita terkait dengan pemenuhan hak warga binaan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan mental, karena itu memang sudah menjadi haknya yang diatur dalam undang-undang, ” terangnya.( ef)

Baca juga: Pantau PN Cikarang, Ombudsman RI: Penyelenggara Harus Menerapkan Standar Pelayanan